by

Pemkot Gandeng Arika Mahina Gelar Pelatihan SIPP dan Coplain Hadling

-Pemerintahan, Ragam-1,107 views

AMBON,N25NEWS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengandeng Yayasan Arika Mahina menggelar pelatihan Sistim Informasi Pelayanan Public (SIPP) dan coplain handling, yang menghadirkan narasumber dari Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Wawan Prayulius, yang ditanggung USAID CEGAH penyelenggaraan kegiatan Kota Ambon termasuk 12 kota di Indonesia yang ditunjuk untuk pelaksanaan kegiatan ini, kegiatan berlangsung di Lantai II Balai Kota Ambon, Senin (5/8/2019)

Sambutan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy yang dibacakan Asisten II Sekkot Ambon, Robby Silooy mengatakan, pelayanan publik merupakan tugas utama pemerintah sekaligus alasan utama bentuknya pemerintahan. Pemerintah memberikan akses yang seluas-luasnya dalam menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat melalaui keterbukaan informasi publik.

“Salah satu kesungguhan pemerintah dalam upaya penyediaan informasi public telah dilakukan dengan diterbitnya Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengamanatkan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan public dengan menyelenggarakan SIIP secara nasional. Sehingga adanya pelayanan satu pintu dalam SIIP secara nasional diharapkan pemerintah dapat memberikan layanan yang cepat, mudah, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan kepuasan kepada masyarakat,’’ ungkapnya.

Ia menjelaskan, kebijakan PermenPANRB No.13 tahun 2017 tentang SIPP sebagai media informasi elektronik satu pentu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi penyelnggaran pelayanan publik kepada masyarakat nantinya, SIPP diharapkan menjadi big data informasi terkaiot pelayan public , dalam SIPP, masyarakat bias mengakses informasi mengenai indkes pelayanan public, indeks reformasi birokrasi, dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Selain itu, masing-masing instansi juga menyertakana informasi mengenai jenis pelayanan, standar pelayanan, SOP, dan alur mengenai cara mendapatkan layanan sehingga besaran biaya yang dibutuhkan untuk suatu pelayanan, dengan kata lain SIPP merupakan media untuk melakukan transparansi pelayanan publik.

“Sistim Informasi Pelayanan Publik dan Sietem pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SPAN-LAPOR) merupakan dua kebijakan strategis terkait pelayanan public digital dan terpadu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan tersebut,’’ jelas Silooy.

Selain itu, Ketua Yayasan Arika Mahina, Ina Soselissa menambahkan, kegiatan ini berdurasi selama satu tahun dan bekerjasama dengan Pemkot dalam hal ini Bagian Organisasi tata laksana (Ortala) Kota Ambon, sebelum kegiatan pelatihan dilakukan, pihaknya telah melaksanakan training kepada kelompok masyarakat di lima kecamatan di Kota Ambon, setelah itu bersinergi kegiatan kepada ASN Pemkot Ambon.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan dilaksanakan partisipasi publik dalam pelayanan publik, dan pilot projek Provinsi di Indonesia, salah satunya Kota Ambon. Sementara di Kota-kota lain seperti Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Makassar, Kendari, Semarang, Pontianak, dan Palangkaraya, diharapkan bersinergi antara masyarakat dan Pemkot, pelayanan public dapat bias ditingkatkan,’’tutupnya.(dd)

Comment

Direkomendasi