by

Kepsek SMK Negeri 4 Bantah Telah Melakukan Ketidakadilan Di Sekolahnya

-Edukasi-90 views

AMBON,N25NEWS.COM-Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Ambon Kris Oktosea mengklarifikasi soal adanya laporan orang tua murid mengenai kebijakan Kepala Sekolah terkait biaya pungutan dari pihak sekolah yang hanya di wajibkan untuk siswa yang beragama kristen sedangkan siswa non kristen tidak dipungut semua biaya sekolah dan sumbangan.

Hal ini dikatakannya saat ditemui di ruang kerjanya di SMK Negeri 4 Ambon pada kawasan Kudamati Kota Ambon,kamis (13/6/2019).

Menurutnya lagi bahwa kebijakan ini dilakukan untuk memacu semangat belajar siswa-siswi non kristen dan kebijakan ini juga sudah dilakukan sejak pasca konflik yang melanda Maluku 20 tahun yang lalu.

“Kenapa saya lakukan kebijakan ini?,karena setelah pasca konflik yang masuk di SMK Negeri 4 Ambon  paling banyak siswa-siswi kristen,yang muslim itu hanya ada 2 sampai 3 orang saja,maka untuk mendukung siswa-siswi muslim hadir di sekolah maka saya membuat kebijakan itu,”kata dia.

Adapun kebijakan yang diambil bukan berarti ada diskriminasi terhadap siswa-siswi kristen dan non kristen.
sementara itu,juga bukan hanya mengenai masalah kebijakan untuk siswa-siswi non kristen saja,tetapi siswi perempuan juga dibebaskan dari semua biaya.Kenapa karena siswi perempuan di SMK Negeri 4 Ambon hanya sedikit.

“Jadi misalnya penerimaan kita 300 orang lebih siswa perempuan itu hanya 10 orang dan tidak mencapai 10 orang sehingga saya mengambil kebijakan siswa perempuan juga dibebaskan dari semua biaya,”jelasnya.

Dengan demikian kebijakan ini dilakukan untuk memacu niat siswa perempuan masuk di SMK Negeri 4 Ambon dan itu hanya adalah strategi agar siswa-siswi kerasan di sini.

“Jadi kebijakan ini saya sampaikan pada rapat orang tua murid,jadi bukan saya punya kebijakan untuk kepentingan saya tapi ini atas kesepakatan semua orang tua murid dan semua orang tua memaklumi kebijakan ini,”tuturnya.

Untuk di ketahui jumlah siswa di SMK Negeri 4 Ambon dari kelas 1 sampai kelas 3 berjumlah 918 orang dengan siswa muslim hanya 5 orang.

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku juga sudah mengetahui kebijakan ini,sebab kebijakan ini menjadi MBS (Management Berbasis Sekolah) kebijakan ini sudah berlangsung 10 tahun lebih,”tandasnya.

Reporter : Aris Wuarbanaran
Editor : Redaksi

Comment

Direkomendasi