by

Dishub Tegaskan, Pemkot Tidak Pelihara Jukir Liar

AMBON,N25NEWS.COM- Guna menampik pemberitaan dan informasi yang beredar di masyarakat, yang mengatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Ambon memilihara juru parkir liar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon angkat bicara. “Pemerintah Kota Ambon tidak pernah pelihara Juru Parkir Liar,” demikian kata Kepala Dinas Perhungan, Robby Sapulette di Balai Kota Ambon. Senin (31/05/2021)

Menurutnya, pelaksanaan parkir di Kota Ambon oleh Pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Dinas Perhubungan, melalui proses lelang umum telah memilih salah satu rekanan untuk melakukan pungutan retribusi parkir di wilayah Kota Ambon.

“Jadi pemerintah kota tidak lagi dengan sistem swakelola tetapi dengan melibatkan pihak ketiga untuk memungut retribusi parkir diseluruh wilayah Kota Ambon,” pungkasnya.

Lanjutnya, tapi pihak-pihak yang mengatakan bahwa, apa benar pungutan parkir itu dilakukan oleh pihak ketiga?

Ia menjelaskan, pihak ketiga yang menandatangani kontrak dengan Pemerintah kota Ambon, telah menyepakati sebagai tanda yang bersangkutan mau melaksanakan tugas ketentuan umum, ketentuan khusus dalam kontrak itu, maka dia wajib menyetor 50 persen ke kas Pemerintah Daerah.

“Jadi nilai kontrak yang di jalani itu kurang lebih Rp 4,69 Milyar. Pihak ketiga telah menyetor 50 persen ke kas daerah. Buktinya ada di Dinas Perhubungan. Dengan demikian yang berhak memungut retribusi itu adalah PT Urimesing Guard Service. Seluruh parkiran di tepi jalan umum di Kota Ambon, dipungut oleh PT Urimessing Guard Service,” papar Kadis.

Untuk itu ditegaskan, tidak ada pihak lain yang melakukan pungutan di luar perusahaan tersebut. Kecuali ada satu pungutan yang terletak di dermaga Kota Jawa. Di lokasi tersebut, Dishub telah menunjuk salah satu koordinator atas nama Muchtar Marasabessy, untuk melakukan pungutan di area pelabuhan Kota Jawa.

“Penunjukan itu dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama antara yang bersangkutan dengan Pemerintah Kota, dalam hal ini Dinas perhubungan, dan hasilnya disetor langsung ke kas daerah,” terang Sapulette.

Ia menambahkan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa tarif parkir telah berubah. Bahkan ada yang mengkomplain bahwa pada jukir itu ada dua tarif. ”Ada yang mengklaim bahwa di kawasan strategis itu justru retribusinya lebih murah dari kawasan bebas.

“Perlu saya jelaskan bahwa pada kawasan strategis itu kami memberlakukan sistem per jam-jaman, yang artinya tarif pertama dikenakan biaya Rp 4 ribu, dan setiap jam di tambahkan kenaikan 2 ribu. Sedangkan untuk sepeda motor pada kawasan strategis itu terjadi kenaikan Rp 1.000 menjadi 3 ribu, tanpa dikenakan sistem per jam. Sementara di kawasan bebas itu, kendaraan roda empat 5 ribu jadi tidak dibatasi waktu parkir dan sepeda motor 3 ribu,” akuinya.

Sehingga dengan perubahan tarif parkir, Dishub juga menyiapkan anggaran untuk pelatihan juru parkir. Adapun dana yang disiapkan sebesar 90 juta. ”Diharapkan dengan pelatihan itu ada perubahan perilaku dari pada jukir, sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat,” pungkasnya. (dd)

Comment

Direkomendasi