by

Diagendakan GPP MBD Akan Lakukan Aksi Damai Di Kejati Maluku

 

AMBON,N25NEWS.COM – Dalam waktu dekat, Gerakan Pemuda Pemudi (GPP) Maluku Barat Daya mengagendakan untuk melalukan aksi damai di Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku, aksi Damai ini akan dilaksanakan selama dua hari.

Tarik ulur persoalan dugaan Koruspi yang terjadi pada badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT kalwedo antara pihak Kejaksaan Tinggi (kejaksaan Tinggi) Maluku dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku membuat geram sejumlah masyarakat Maluku Barat Daya (MBD).

Bendahara GPP MBD, Habel Matena, kamsi (25/02/2021) mengatakan, kurang lebih 200 pemuda dan pemudi MBD akan melakukan aksi damai di Kejati Maluku untuk mendesak beberapa tuntutan dalam persoalan dugaan korupsi BUMD PT Kalwedo dalam hal ini perosalan KMP Marsela.

Ia mengatakan, dalam aksi damai tersebut GPP MBD menuntut Kejati Maluku untuk menepati janji pemangilan Mantan Dirketur BUMD PT Kalwedo (2012-2015), GPP MBD menduga Kejati Maluku Masuk Angin Jahat karena hingga saat ini belum ada tindak lanjut dalam persoalan tersebut.

Selain itu lanjutnya, GPP MBD juga mendesak Kejati Maluku harus Fokus Kepada Penyertaan Modal 10 Miliar, Dana Supsidi Pempus 36 Miliar, pendapatan KMP Marsela serta Infentaris BUMD PT. Kalwedo dan aliran uang Penyertaan Modal juga Subsidi Pempus.

Ditambahkannya pula, poin penting dalam aksi damai tersebut adalah mendesak Kejati Maluku untuk secepatnya menetetapkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi tersebut.

“Kejaksaan Tinggi Maluku harus berani berkata jujur kepada Publik khususnya Masyarakat Makuku Barat Daya terkait dengan proses Kasus Korupsi BUMD PT. Kalwedo yang saat ini berjalan di Kejaksaan Tinggi Maluku, jangan saling lempar batu atau sembunyi tangan akhirnya Kasus Koruspi BUMD PT. Kalwedo terkesan terkatung-katung,” terangnya.

Tidak hanya itu katanya, jika persoalan ini tak kunjung usai, maka kuat dugaan apa yang di katakan oleh salah satu Politisi Muda Maluku Barat Daya Kim Markus dapat dibenarkan, karena apa yang dilakukan Kim Markus sangat beresiko dengan UU ITE karena menyebarkan informasi melalui media sosial.

“Kim Markus berani sekali menulis di akun Facebooknya dan juga dia melakuan Konfrensi Pers beberapa bulan lalu, Kim Markus terang-terang Mengatakan bahwa Mantan Direktur BUMD PT. Kalwedo (2012-2015) Benyamin Thomas Noach Korupsi karena kalau tidak Korupsi mengapa Benyamin Thomas Noach memakai perantara atas nama Sam Latuconsina (Mantan Wakil Walikota Ambon) untuk kasih saya uang 500 juta. Dan juga ada tahap berikutnya lagi dengan jumlah yang lebih besar untuk saya mencari jalan menutup Kasus Korupsi BUMD PT. Kalwedo agar Benyamin Thomas Noach terlepas dari lilitan kasus di maksud. Bahkan dalam Akun Facebooknya dia meminta Para Pendeta-pendeta berdoa dia di bawah mimbar supaya kalau dia bohong maka generasi dia akan di kutuk oleh Tuhan, bakan dia mengantongi semua bukti-bukti soal suap atas Benyamin Thomas Noach,” tuturnya

Ditambahkannya, kuat dugaan adanya permainan besar dengan rapih tidak terbaca (terstrukur) untuk memperlambat kasus di maksud. Maka dalam waktu GPP-MBD akan melakukan Demonstrasi di Depan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, dan apabila ada hal-hal yang dilakukan maka jangan salahakan aksi yang dilakukan tersebut.

“Setelah menduduki Kejaksaan Tinggi Maluku kami akan melanjutkan aksi Demonstrasi di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Maluku. Jujur kami kecewa karna janji-janji Kejaksaan Tinggi Maluku bawah mereka akan Memanggil Mantan Direktur BUMD PT. Kalwedo Benyamin Thomas Noach untuk di periksa atau dimintai keterangan namun sampai saat ini tidak ada bukti. Hukum jangan tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Kejaksaan Tinggi Maluku dan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku jangan pura-pura tutup mata dengan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya 10 miliar, Dana Supsidi Pemerintah Pusat (Pempus) 6 Miliar Pertahun (2012-2017) 36 miliar, Pendapatan KMP Marsela (Tiket, Bagasi dll) aset-aset BUMD PT. Kalwedo di antaranya Kantor BUMD PT. Kalwedo.

“Kami juga mendesak pihak terkait untuk memeriksa aliran uang di rekeing-rekening yang ada, karna sesuai dengan aturan yang ada maka yang bertanggung jawab atas semua itu Mantan Direktur BUMD PT. Kalwedo Benyamin Thomas Noach. Kami tidak akan main-main dengan kasus ini, kami kawal sampai tuntas,” tegasnya. (***)

Comment

Direkomendasi